Bali, Buruh, Bangkrut!

ADA yang menggelitik dari lontaran beberapa sumber media ini. Ketika ditanya, jika mereka punya borongan, proyek, atau sekedar pekerjaan insidentil yang harus menggunakan buruh, tenaga buruh mana yang akan mereka pilih, buruh lokal Bali atau dari luar?

Jawaban mereka seragam. Bahwa mereka akan menggunakan buruh luar, terutama dari Jawa. Alasannya, buruh dari Jawa upahnya lebih murah tetapi sanggup mengerjakan apa saja, dan, yang terpenting, kerjanya cepat. Beda dengan buruh lokal (Bali), sudah kerjanya lamban, banyak libur karena alasan upacara, ongkosnya juga lebih mahal. Di amping itu, buruh Bali sangat memilih pekerjaan. “Mana mau mereka mengerjakan galian got di jalan? Mana mau mereka disuruh memanjat tiang listrik? Mana mau mereka disuruh memanjat menara?” demikian beberapa orang pemborong.

Bahkan saat ini jika dicermati, tenaga buruh untuk memanen padi pun sudah banyak yang didatangkan dari Jawa. Mereka datang dengan lahir dan batin yang sangat siap untuk bekerja. Mereka rela berminggu-minggu mondok di bawah tenda-tenda darurat dari kain bekas di seantero areal sawah yang sedang dipanen. Sementara itu, para pengangguran lokal dengan santai sambil bersiul-siul lewat tak peduli.

Inilah salah satu persoalan yang dihadapi Bali di seputar dunia perburuhan. Hampir seluruh pekerjaan kasar dalam skala besar diserahkan begitu saja kepada buruh dari luar. Sementara itu para tenaga muda lokal yang merasa dirinya sebagai tuan rumah, merasa lebih nyaman dengan status mengganggurnya sembari berharap semoga ada investor yang membuat hotel berbintang, vila, lapangan golf, atau art shop di kampungnya.

Ketika situasi sudah sangat mendesak harus bekerja, tenaga muda dan produktif lokal Bali buru-buru merayu orang tuanya, buru-buru rapat keluarga untuk berembug menjual tanah warisan. Bukan untuk apa-apa, tetapi mereka butuh biaya banyak untuk melamar pekerjaan menjadi PNS, atau menjadi polisi, atau buat sekolah diploma bidang kepariwisataan. Banyak sekali anak-anak muda Bali yang bersekolah di bidang kepariwisataan memaksa orang tuanya untuk menjual sawah atau kebun, karena mereka perlu biaya tinggi untuk training di luar negeri. Maka demikianlah, berbekal uang hasil menjual tanah warisan, anak-anak muda Bali dengan gagah dan perlente berangkat ke Singapur untuk training menjadi buruh hotel atau buruh kapal pesiar.

Setelah usai training di luar negeri, mereka pun kembali harus nganggur menunggu lowongan. Bagi mereka yang bernasib lebih baik, panggilan kerja dari sebuah kapal pesiar di Amerika, Hongkong atau Eropa datang lebih cepat. Tetapi karena uang hasil menjual warisan sudah keburu habis untuk training di luar negeri dan bekal selama menunggu panggilan, maka untuk berangkat memenuhi panggilan kerja di kapal pesiar di Amerika, orang tua mereka kembali harus meminjam uang di bank dengan jaminan sertifikat tanah warisan yang tersisa sepetak kecil.

Fenomena ini menunjukkan, betapa kondisi perburuhan di Bali sejatinya sangat konyol, kekanak-kanakan dan tak masuk akal. Pekerjaan nyata di halaman rumah sendiri tak sudi mereka lakukan karena dianggap kasar dan kotor, tetapi pekerjaan yang seolah-olah elit di negeri nun jauh di sana mereka kejar dengan ongkos yang tak masuk akal pula. Para buruh kasar dari luar Bali dengan rela dan iklas berjibaku dengan lumpur got, berjibaku dengan terik matahari dan guyuran hujan angin, lalu pulang ke kampung halamannya dengan perasaan legowo berikut uang nyata. Bahkan tidak mustahil di kampung halamannya mereka bisa membeli sepetak tanah atau membangun warung kecil untuk istrinya dari ongkos berburuh di Bali.

Sementara itu, para buruh Bali yang berangkat ke luar negeri mendapat kenyatan bahwa sebesar-besar gaji yang mereka terima yang berbentuk dolar atau euro, tak kunjung cukup dikumpulkan untuk melunasi hutang dan menebus tanah warisan yang telah terjual.

Jika mau jujur, pergeseran dan pengalih-fungsian lahan di Bali juga ada kaitannya dengan dunia perburuhan. Penduduk lokal yang lebih memilih “pekerjaan bersih” di hotel-hotel berbintang di luar negeri, di kapal pesiar dan sejenisnya, dengan gembira mengalih-fungsikan sawah atau kebunnya kepada para investor luar untuk dijadikan hotel, vila atau pusat perbelanjaan baru. Maka bukanlah sesuatu yang mengada-ada, bila beberapa tahun ke depan Bali akan semakin bangkrut gara-gara persoalan buruh ini!

nanoq da kansas

Lumpuhnya Potensi Desa karena Tipuan Industri Pariwisata

PENGINGKARAN atas kesejatian lokal dalam pembangunan Bali untuk memaksakannya menjadi elit itulah yang justru menciptakan kemiskinan demi kemiskinan dalam aspek sosial dan ekonomi serta budaya masyarakat Bali secara umum. Pencekokan ide-ide absurd yang justru memenjara Bali ke dalam eksotisme yang absurd pula selama ini, jelas-jelas mengerdilkan. “Sejauh ini Bali sudah dijadikan bonsai oleh para elit yang berkolaborasi dengan kapitalis rakus, baik itu elit lokal maupun pusat. Bali, memang tetap indah dan memesona, tetapi tak berdaya apa-apa. Seperti itulah bonsai,” lanjut aktivis Komunitas Kertas Budaya (Jembrana-Bali) ini dengan nada pesimis.

Selama ini, eksotisme yang berhasil dibangun dengan rapi oleh para elit dan kapitalis atas Bali, telah menyedot sumber daya manusia di seluruh pedesaan Bali untuk pergi menyerahkan nasib mereka ke satu-satunya industri yang ada, yakni pariwisata, yang celakanya hanya dipusatkan di kawasan tertentu di Bali. Alangkah bangganya generasi muda pedesaan Bali jika bisa menjadi tukang kebun atau juru pel lantai dan toilet hotel, pelayan restoran bule, penjahit di garmen-garmen milik orang asing atau tukang jinjing papan selancar di kawasan Badung Selatan. Sementara itu di rumah, di desa-desa mereka, sepetak kebun dan sawah dibiarkan terbengkalai atau dijual kepada orang-orang kaya baru dari daerah tertentu yang telah menjual tanahnya untuk infrastruktur industri pariwisata. Yang meninggalkan sawah di desa terkadang masih beruntung karena orang tua mereka terpaksa menyewa orang lain untuk menggarap sawahnya. Terutama yang meninggalkan sepetak kebun di desanya, maka kebun itu pun akhirnya hanya menjadi hamparan semak belukar atau alang-alang liar. Potensi yang ada di desa pun pelan dan pasti menjadi lumpuh.

Dengan alasan modernisasi pertanian, dulu, dari meja kerjanya di bilik-bilik gedung megah para elit mengiming-imingi petani di seantero pedesaan Bali agar menanami kebunnya dengan tanaman komoditi ekspor. Pohon kelapa, mangga, sawo, durian, ceroring, kepundung dan sejenisnya ditebangi, diganti dengan vanili, cengkeh, coklat atau tanaman buah-buahan dari luar negeri. Karena indahnya iming-iming tersebut yang juga tanpa disertai sosialisasi memadai mengenai klasifikasi tanaman komiditi ekspor yang cocok, maka hanya sebagian kecil petani yang bisa merasakan hasilnya. Sementara yang ketiban sial karena tanahnya tidak cocok untuk cengkeh, tidak cocok untuk coklat dan seterusnya, tinggal gigit jari. Maka ketika turis butuh makan buah, dengan segeralah para kapitalis mengekspor jeruk dari China, apel dari New Zaeland, anggur dari Bangkok, beras dari Siam, kedelai dari Amerika, dan seterusnya.

Penduduk Bali yang kehidupan sehari-harinya dipenuhi ritual yang konsepnya senantiasa berselaras dengan alam semesta sehingga selalu memakai sarana ritual dari alam semesta juga, terpaksa membelinya dari luar pulau. Pisang sudah langka di Bali karena pohon pisang lokal ludes oleh hama busuk batang akibat imbas dari pembudidayaan membabi buta jenis pisang hasil silangan para alhi pertanian tempo hari. Buah-buahan untuk sesajen juga mau tak mau harus yang impor yang kini mudah dibeli di pasar umum hingga ke warung-warung pinggir jalan. Padahal harga buah-buahan tersebut jauh di atas dan tidak sebanding dengan hasil penjualan biji coklat, buah vanili, bunga cengkeh yang ternyata sepenuhnya berserah pada kemauan pasar global.

Maka begitulah, eksotisme Bali yang ada kini hanyalah eksotisme yang absurd, instan dan hambar, serta rapuh. Padahal, yang dulu menjadikan Bali bersinar, yang menjadikan Bali sebagai Morning of the World (kata teman yang mengutip Nehru), adalah kehidupan yang ada di desa-desa yang merupakan kesejatian Bali itu sendiri. Bali dengan warganya yang tumbuh berkembang secara alamiah bersama sawah dan subak, bersama kebun-kebun jagung, kesela, palawija dan buah-buahan lokal semacam kepundung, ceroring, katulampo, poh gandarasa, poh golek, poh gedang, duren, manggis, biyu buluh, biyu raja, biyu ketip, biyu gedangsaba. Bukan Bali yang dikembangkan dengan instan mengikuti konsep aneka fast food impor itu.

Karena kalau mau jujur, Bali sampai saat ini toh tetap saja membutuhkan jagung, kesela, kesawi, undis, kepundung, ceroring, katulampo, poh gandarasa, poh golek, poh gedang, duren, manggis, biyu buluh, biyu raja, biyu ketip, biyu gedangsaba dalam kehidupan sehari-harinya. Dan betapa lucunya jika semua itu sekarang harus dibeli Bali dari luar sana.

Pemiskinan Sistematis

Apa yang terungkap di atas tadi adalah sekaligus merupakan proses pemiskinan yang berjalan secara sistematis di Bali. Karena sejatinya pula, sistematika pemiskinan itu sendiri bermuara pada ujung di mana (dalam hal ini) Bali akhirnya sepenuhnya bergantung pada kebaikan hati pihak luar. Kini Bali bergantung pada kebaikan hati petani-petani dari Jawa agar bisa mendapatkan bahan baku lokal untuk makan hingga menunaikan upacara adat dan agama. Bali bergantung pada kebaikan hati para kapitalis di pusat-pusat bisnis dan pariwisata agar generasi mudanya bisa ikut meburuh alias berkuli. Bali bergantung pada kebaikan hati cukong-cukong pasar global agar mau membeli cengkeh, biji coklat dan buah vanili para petaninya yang tak seberapa. Bali bergantung sepenuhnya pada kebaikan hati para tengkulak negara maju agar industri kerajinan masyarakatnya semacam ukir-ukiran cenderamata, patung, hingga sablonan kaos oblong bisa diekspor dengan harga setengah mati murahnya. Yah, daripada jadi sampah lapuk atau dimakan rayap, semuanya diiklaskan saja.

Dalam hal tenaga kerja, ketergantungan Bali kepada pihak luar yang celakanya juga tak lain adalah para kapitalis, juga luar biasa besarnya. Soalnya sihir industri pariwitasa yang demikian glamour, telah membunuh keyakinan masyarakat untuk membekali dirinya dengan pendidikan yang baik dan sesuai. Hampir seluruh orang tua di Bali mendorong anaknya cukup bersekolah sampai SLTA saja. Sesudah itu pergilah ke pusat-pusat pariwisata untuk berkuli. Tak peduli entah hanya (seperti sudah disinggung tadi) jadi tukang kebun atau tukang pel lantai hotel, pelayan restoran, penjaga toko swalayan, penjahit di garmen-garmen, tukang kumpulin botol-botol miras di bar, tukang amplas dan semir patung, terserah. Yang penting dekat dengan turis, habis perkara!

Kenapa para orang tua di Bali memilih jalan tersebut untuk anak-anak mereka? Karena sekolah butuh biaya tinggi. Dan biaya tinggi itu sungguh tidak mampu ditebus dengan hasil pertanian yang telah lama dikesampingkan di Bali, tak mampu ditebus dengan penghasilan dari usaha-usaha kerajinan, tak mampu ditebus dengan penghasilan dari berkuli.

Maka manajemen atas perekonomian di Bali pun dikelola sepenuhnya oleh SDM dari luar yang tentu saja datang dengan nafsu kapitalistik bergelora menyamai badai El Nina dan Katrina di Samudera Pasifik. Pendapatan atau gaji besar lari ke luar, uang receh barulah dibagikan kepada tenaga kerja lokal. “Jika membicarakan semua ini, entah karena kita sekarang baru ngeh atau karena sudah prustasi, tentulah tak habis-habisnya. Bahwa Bali memang miskin adanya. Dari semula miskin, lalu terus dibuat miskin, maka kemiskinan beranak-pinaklah ujungnya. Hanya satu solusinya, kemauan dan tekad para elit bersama-sama seluruh masyarakat di Bali untuk merombak total kebijakan pembangunan yang selama ini berorientasi borjuis, kembali kepada kesejatian dan kedaulatan lokal Bali itu sendiri!” Demikian beberapa gelintir pemikir muda Bali bergumam. Hanya gumam!

nanoq da kansas

Merdeka Sambil Melarat

“Saya tidak memasang bendera di rumah. Males, soalnya kian hari negeri ini kian amburadul,” ujar seorang warga di sebuah warung kopi.

Ucapan warga ini tentu saja mendapat reaksi beragam dari beberapa orang yang juga ada di warung itu. Ada yang cuma tertawa, ada yang mendebat tidak terima. “Persoalan amburadul atau tidak, itu tidak ada hubungan dengan ulang tahun kemerdekaan. Kita harus menghormati hari suci ini. Sama dengan hari raya dalam agama, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan adalah juga hari suci bagi bangsa kita,” sengit orang itu.

Dengan mudah dapat ditebak kemudian sebuah perdebatan seru berlangsung di warung kopi di pojok perempatan dekat bale banjar itu. Warga yang enggan memasang bendera tersebut membantah keras jika dirinya dikatakan tidak menghormati negara hanya gara-gara tidak memasang bendera di bulan Agustus. Dia mengatakan bahwa dengan tidak memasang bendera, tak sedikit pun rasa hormat dan taatnya kepada negara berkurang. “Rasa hormat dan ketaatan bernegara tidak bisa hanya diukur dari memasang bendera merah putih atau tidak memasangnya di bulan Agustus. Bagaimana kalau saya memasang bendera tetapi hati saya justru tidak tenteram dan tidak iklas?” tanyanya lagi.

Perdebatan masih berlangsung lama di warung kopi itu.

Dan ini bukanlah cerita fiksi. Bahwa persoalan kemerdekaan beserta kelanjutannya berupa kesuksesan pembangunan bagi negeri yang besar ini, ternyata belumlah berhenti untuk menjadi perdebatan. Selalu ada yang merasa tidak enak hati dengan istilah merdeka itu. Merdeka kok banyak yang tidak mampu beli beras? Merdeka kok sekolahkan anak saja mahal sekali? Merdeka kok cari pekerjaan saja sulit setengah mati? Merdeka kok biaya berobat tak terjangkau rakyat kecil? Merdeka kok ada perbedaan mencolok antara kaya raya dan miskin sampai mati? Merdeka kok ada intimidasi? Merdeka kok bangkrut? Merdeka kok anu...? Dan seterusnya.

Siapa pun boleh menilai dan mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut kurang bermutu, naif, tidak cerdas, bahkan konyol. Tetapi siapa pun juga tetap punya hak untuk melontarkan pertanyaan tersebut.

Sambil Melarat

Sejak Republik ini merdeka, seluruh rakyat Indonesia memiliki satu tujuan yakni meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Demikian pula dengan pemerintah, bahwa setiap pemerintahan yang berkuasa di negeri ini memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, berarti sejak dulu hingga sekarang rakyat dan pemerintah Indonesia telah memiliki tujuan yang sama, yakni peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pertanyaanya, kenapa sampai saat ini kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak juga terwujud padahal hal itu merupakan tujuan bersama antara rakyat dan pemerintah?

Walau kedengaran sangat naif, pertanyaan ini sangat mendasar. Sebab, realitas yang ada dengan gamblang menunjukkan kepada kita semua, bahwa yang bernama kesejahteraan bersama itu hingga detik ini masih hanya sebatas fatamorgana. Yang jelas-jelas ada hanyalah “kesejahteraan tidak bersama”. Pemerintah boleh saja setiap semester mengaku telah berhasil mengurangi kemiskinan sekian persen atau sekian digit dari sebelumnya, tetapi ketimpangan ekonomi toh tak beranjak dari kehidupan bersama sehari-hari.

Di ulang tahun kemerdekaan yang ke-66 ini misalnya, seharusnya kita rayakan dengan rasa bahagia. Tetapi ternyata tidak ada yang bahagia. Karena berbagai masalah menumpuk di dalam negeri. Katakanlah yang paling mendasar adalah soal sembako. Ulang tahun proklamasi kemerdekaan tahun ini ternyata disambut oleh melonjaknya harga beras untuk rakyat, yakni dari Rp. 7000 menjadi Rp. 8000 hingga Rp. 8.500. Lalu minyak goreng, bumbu, serta daging pun harganya ikut menyiksa rakyat. Beras mahal, tetapi tidak memberi keuntungan apa-apa bagi para petani sawah. Harga daging sapi mahal, tapi para peternak sapi rugi besar karena harga sapi anjlok ke titik nadir. Tidak ada yang bahagia memang!

Runyamnya lagi, untuk menolong rakyat mengimbangi kenaikan harga ini, pemerintah tak punya inovasi. Taruhlah misalnya ketika beras dan sembako lainnya mahal, pemerintah bisa mengimbanginya dengan memberikan pelayanan publik yang murah dan baik bagi masyarakat. Misalnya pemerintah bisa menurunkan biaya transportasi untuk rakyat. Dengan demikian rakyat tidak perlu harus membawa sepeda motor, rakyat tidak perlu nyicil kendaraan karena pemerintah sudah menyediakan transpotasi yang murah dan baik.

Di tengah keruwetan hidup seperti sekarang ini, pemerintah malah kian sibuk beropini, membela-bela diri dan terhanyut dalam kegenitan politik. “Pemerintah bisanya hanya membuat program yang aneh-aneh, tapi semua tak menyentuh hajat hidup masyarakat kebanyakan,” celetuk seorang pedagang nasi rames di pinggir jalan.

Apa yang dikatakan pedagang nasi rames itu mungkin terlalu sederhana. Seperti juga perdebatan beberapa warga di warung kopi tadi, ternyata berujung pada sesuatu yang sangat sederhana. “Sudahlah, sampean nggak perlu maksa saya memasang bendera. Bukan karena apa-apa kok, tapi karena bendera yang saya punya ternyata sudah robek dimakan usia. Dan saya tidak mampu membeli bendera baru lagi. Saya merdeka. Sungguh saya menghargai dan menghormati kemerdekaan negeri ini, tapi sambil miskin. Saya merdeka sambil melarat! Apa saya salah lagi?” demikian warga yang enggan memasang bendera itu di ujung berdebatan lantas ngloyor pergi.

nanoq da kansas